Notification

×

Iklan

Buy template blogger

Iklan

Buy template blogger

Indeks Berita

Membumikan Politik Etik Dalam Pusaran "Demokrasi Kapitalistik", Absurd?

Jumat, 13 Maret 2020 | Maret 13, 2020 WIB Last Updated 2020-03-23T08:34:35Z
>
Walaupun secara letterlijk negara ini tidak menganut sistem demokrasi kapitalistik, namun pada tataran praktis terbuka ruang kearah "kapitalistik" dalam hajatan politik demokrasi. One man one vote atau direct election adalah indikatornya. Natijahnya adalah idealisme apapun (dlm konteks positif ) yang di bawa oleh para politikus hanya akan ending di atas meja barter " wani Piro". Sampai kapanpun mileu seperti ini tidak akan melahirkan kepemimpinan yang qualified. Adapun edukasi politik berkeadaban hanya akan menjadi proyek- proyek tanpa parameter.

Organisasi sosial kemasyarakatan yang diharapkan mampu mengawal arah pergerakan politik menuju keadaban tidak bisa berperan secara maksimal karena sistem sudah bertransformasi menjadi semacam " devil circle". Gelombang westernisasi yang bertumpu pada perut dan bawah perut begitu masif di kampanyekan, linear dengan kebijakan negara yg memaksa rakyatnya bahu membahu sekedar hanya untuk pemenuhan hajat hidup primernya, imbas dari  pelayanan kepada rakyat yang bernilai profit oriented bagi penguasa.

Kondisi ini mengakibatkan budaya " kemalasan berfikir" dan menciptakan jiwa-jiwa oportunistik di tengah tengah masyarakat.Hancurnya fondasi perekonomian, kebudayaan dan kehidupan politik yang kita rasakan saat ini adalah merupakan kesuksesan " imperialisme media", nilai-nilai hidup yang selama ini kita jadikan standart dan pengerti semua aktivitas kehidupan kita, telah digantikan oleh nilai nilai "baru" yang justru menghancurkan kepribadian dan jati diri kita sebagai bangsa yang beradab.

Almawardi dalam "adabu Al Dunya wa Al Dien" menyebutkan 2 syarat terwujudnya cita-cita sosial dan politik yang beradab :
 Syarat Pertama, ialah berkaitan dengan sistem yang mengatur urusan publik, yaitu sebuah tatanan siyasah yang baik. 

Syarat kedua, ialah berkaitan dengan sesuatu yang dapat mewujudkan keshalihan setiap warga negara, yakni menyangkut masalah nilai-nilai moral yang dapat membentuk individu-individu shalih.
Selanjutnya,  masih menurut Al mawardi, " keselamatan penguasa ( Sulthan) dan kemakmuran negeri bergantung pada sejauh mana berjalan nya keadilan ini.

Oleh: Rudy SM
Aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah

Konklusinya :  "politik etik dan demokrasi kapitalistik" adalah dua terma yg antitesa. (Rdy)
×
Berita Terbaru Update