 |
| Sufyanto, Presiden Peneliti Utama The Republic Institute |
Pengamat Politik UMSIDA yang juga Presiden Peneliti Utama The Republic Institute Sufyanto menyebut para ketua parpol dan elite politik harus taat terhadap konstitusi. Ia meminta ketua parpol patuh pada konstitusi, sesuai UUD 45 Pasal 22E ayat 1.
Sebagaimana pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan kompak ingin Pemilu 2024 diundur. Pemulihan ekonomi menjadi alasan utama kedua Ketum tersebut
"Jelas berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Karena itu, saya mengajak kepada semua elite politik termasuk yang mengusulkan penundaan pemilu untuk sama-sama mematuhi konstitusi ini," kata Sufyanto kepada Pacitansatu,
Sufyanto menyebut jika elite politik tidak tunduk, maka bisa menjadi preseden buruk perjalanan Pemilu di Indonesia. "Itu sesuai UUD 1945 lho, induknya undang-undang. Kalau gak ditaati gimana? Konstitusi jelas harus dipenuhi, dan dipatuhi," tegasnya
Ada beberapa pandangan yang disampaikan Sufyanto, pertama, Karena semua yang mengusulkan itu ketua umum partai koalisi pemerintah, jadinya cenderung negatif buat pemerintah, karena kesepakatan hari Pemilu itu diputuskan di Komisi 2, yang menghadirkan representasi Mendagri wakil pemerintah, anggota Komisi 2 DPR RI representasi partai politik yang lolos ke parlemen, dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP)
Kedua, Pemilu itu penyelenggaraannya harus berdasarkan kepastian hukum, penentuan jadwal itu adalah kepastian hukum dalam Pemilu, kalo dimundurkan lagi bisa jadi mengurangi kualitas kepastian hukum penyelenggaraan Pemilu.
Ketiga, Sebagai akademisi saya sangat patuh pada konstitusi, sesuai konstitusi UUD 45 Pasal 22E ayat 1 berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Karena itu, saya mengajak kepada semua elit politik termasuk yang mengusulkan penundaan pemilu untuk sama-sama mematuhi konstitusi ini.
Keempat, Bila para ketua umum yang mengusulkan pemilu untuk ditunda karena kurang siap menyongsong pemilu, yang biasanya di bulan April, dimajukan di bulan Februari, saya berpendapat sebaiknya menyiapkan diri saja menyongsong pemilu 2024 sebaik-baiknya karena masih ada waktu 2 tahun kok untuk meyakinkan pemilih,
Terakhir sebagai catatan, apa yang ia sampaikan merupakan pendapat, juga tidak bermaksud mengecam karena memang berpendapat itu hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, demikian pungkasnya.
