>
Pacitansatu- Pada Selasa, (6/9/2022) Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pacitan dan BEM STKIP PGRI Pacitan melaksanakan unjuk rasa menyikapi kenaikan harga BBM pada (Selasa, 6/9/2022). Mereka awalnya berunjuk rasa di depan Gedung DPRD, lantaran keinginan mahasiswa untuk bertemu dengan Ketua DPRD tidak di kabulkan, akhirnya diputuskan untuk menggeruduk Kantor Bupati Pacitan.
Yusuf Mukib selaku, Presiden BEM STKIP PGRI Pacitan menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM merupakan keputusan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan kebijakan tersebut bisa berdampak pada lejitan infasli, kenaikan harga pangan dan menambah angka kemiskinan
Yusuf juga menambahkan bahwa perekonomian masyarakat belum pulih, sehingga akan menambah beban rakyat jika permasalahan kenaikan harga BBM tidak segera ditangani. Maka dari itu kami menuntut Pemerintah Daerah dan DPRD agar hadir ditengah masyarakat memberikan solusi konkrit mengatasi dampak kenaikan harga BBM.
Meski pemerintah akan memberikan subsidi yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600 ribu sebagai konsekuensi dari kenaikan harga BBM akan tetapi Tian Dwi Widodo menegaskan bahwa mahasiswa tetap sinis dengan kebijakan tersebut.
Tian Dwi Widodo, selaku koordinator lapangan aksi menilai adanya BLT ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah di masyarakat karena menurutnya penyaluran BLT sering tidak tepat pada sasaran lantaran banyaknya data yang tidak sesuai.
"Bagi kami, BLT tidak akan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. BLT hanya akan menjadi peluang penyelewengan. Oleh karena itu kami menuntut Pemerintah Daerah untuk mengawal kebijakan BLT supaya tepat sasaran dengan melakukan penyaluran yang adil dan transparan" Tutur pria yang akrab disapa Tian tersebut.
Selain itu, mahasiswa unjuk rasa juga menuntun pengawasan dan ketegasan dari DPRD Pacitan mengenai mafia migas serta mendesak Pemerintah Daerah Pacitan untuk memberantasan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
"Kami melihat dan mengamati keresahan masyarakat terkait mafia migas yang tentunya merugikan kepentingan publik. Pemerintah harus hadir untuk memberikan ketegasan kepada pihak-pihak yang merusak distribusi migas kepada konsumen". Ungkap, Imam Rifai selaku Ketua Umum HMI Pacitan (red)
